Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA SENSOR FILM MENGENAI KEPASTIAN HUKUM BIDANG PERFILMAN ]]>
<![CDATA[ASIP SUYADI]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.185 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2954
<![CDATA[ABSTRACTAtas dasar keinginan untuk mewujudkan Bidang Penyiaran yang tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan agar bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia yang tugasnya memantau bagaimana jalannya Penyiaran di Indonesia. Tetapi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman lahirlah lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor film yang keabsahannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Adanya lembaga yang berbeda tetapi memiliki kewenangan yang sama sehingga terdapat peraturan yang tumpang tindih antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film terkait kepastian hukum dalam bidang perfilman yang terfokus pada penyensoran. Tumpang tindih yang dimaksud adalah mengenai film yang sudah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film tetapi tidak dapat ditayangkan di televisi yang merupakan ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia karena dalam film tersebut dianggap memuat konten yang tidak pantas.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi) ]]>
<![CDATA[SITI CHADIJAH]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.481 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2982
<![CDATA[Dalam UU No.30 Th 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, cara penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian membawa konsekuensi hukum terkait kompetensi absolut arbitrase terhadap penyelesaian sengketa. Putusan Arbitrase dinyatakan bersifat final dan mengikat, namun demikian terdapat upaya hukum terhadap pembatalan Putusan Arbitrase dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase secara limitatif yang termuat dalam Pasal 70 UU No 30 Th 1999, diantaranya : ada dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, dan tipu muslihat. Melihat Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 529/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL Tahun 2018 (PT Geo Dipa Energi Vs PT Bumigas Energi) yang membatalkan Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 karena ne bis in idem menjadikan suatu problematika terkait alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan di luar yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Th 1999.]]>
<![CDATA[ASPEK NORMATIF ASAS KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK ]]>
<![CDATA[SITI NURWULLAN]]>;
<![CDATA[HENDRIK FASCO SIREGAR]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.458 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2957
<![CDATA[ABSTRACTKejujuran merupakan prinsip dasar dari asas itikad baik dalam kontrak/perjanjian. Itikad baik para pihak pembuat kontrak berkaitan dengan sikap batin para pembuat kontrak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/ kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/ kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, baik itu karena tidak dapat dilanjutkannya kontrak maupun karena diputusnya kontrak secara sepihak. Kejujuran para pihak dalam kontrak meliputi pada kejujuran atas asal usul identitas diri dan kejujuran atas kehendak serta tujuan para pihak. Berkontrak dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengikuti atau mentaati norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, yang akan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik.]]>
<![CDATA[SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[YUSMAN YUSMAN YUSMAN]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.891 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2984
<![CDATA[Berdasarkan pasal 174 KUHAP disebutkan apabila keterangan saksi disidang disangka palsu maka hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguhn kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan apabilan saksi tetap memberikan keterangan palsu maka akan diancam dengan dakwaan baru yaitu berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Dalam pasal 185 ayat (1) juga dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam di sidang pengadilan. Hal ini secara tidak langsung jelas menjebak keadilan dari terdakwa. Secara implisit,keberadaan saksi mahkota juga seakan-akan membuktikan perbuatan yang ia lakukan. Dengan kesaksiannya yang benar, ia akan diancam pidana dalam posisinya sebagai terdakwa, yang tidak dapat memberi keterangan secara bebas/membela diri (terikat sumpah kala jadi saksi).]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DALAM SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[NURHAYATI NURHAYATI]]>;
<![CDATA[HENDRIK FASCO SIREGAR]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.504 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2959
<![CDATA[ABSTRACTKasus perceraian meningkat di sebagian besar kota di Indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam pernikahan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Dilain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilakukankan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan. [(Pasal 22) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA Analisa putusan : 334/pid.B/2014/PN/Dpk ]]>
<![CDATA[HAMDAN HAMDAN]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.993 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2985
<![CDATA[Penerapan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan dalam putusan No: 334/ Pid.B./2014. dengan cara pemisahan berkas perkara dimana terdakwa farilham jayadi menjadi saksi untuk berkas terdakwa sarifudin dan itupun sebaliknya, sebagaimana Pasal 142 Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP), tujuan pemecahan berkas itu sendiri agar seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik., sebagaimana pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Selain itu pengaturan mengenai penerapan saksi mahkota juga bisa kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (kroongetuige)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara, selain itu pemakaian saksi mahkota selain dibolehkan haruslah dengan alat bukti tambahan. ]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN GEOWISATA GEOPARK NASIONAL CILETUHPALABUHAN RATU. ]]>
<![CDATA[SLAMET RIYADY]]>;
<![CDATA[HENDRIK FASCO SIREGAR]]>;
<![CDATA[NURHAYATI NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.696 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2962
<![CDATA[ABSTRACT Kajian ini bertujuan mengetahui nilai strategis kewenangan dan peran pemerintah daerah sukabumi dalam mengatur serta mengelola kawasan Geowisata Geopark Nasional Ciletuh pada Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.Geopark National Ciletuh merupakan suatu kawasan luas yang mempunyai unsur – unsur geologi dimana masyarakat setempat dapat menciptakan aktivitas ekonomi, khususnya melalui pariwisata (geowisata), selain itu juga Geopark Nasional Ciletuh resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan Geopark dunia atau Unesco Global Geopark (UGG) pada tanggal 17 April 2018, oleh Dewan Eksekuti (Executive Boar) UNESCO.]]>
<![CDATA[MOTIVASI BELAJAR DAN KECAKAPAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ]]>
<![CDATA[RENI SURYANI]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.51 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2986
<![CDATA[Pengaruh Motivasi Belajar dan Kecakapan Komunikasi Interpersonal Terhadap Presstasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Survey Pada SMP Swasta Di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan); Tesis; Jakarta; Program Pascasarjana; Universitas Indraprasta Peratuan Guru Republik Indonesia, Januari 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengehui sejauh mana pengaruh motivasi belajar dan kecakapan komunikasi interpersonal terhadap prestasi belajar siswa terutama siswa SMP pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Jika memang ada pengaruh yang positif dan signifikan, maka seberapa kuat pengaruh motivasi belajar dan kecakapan komunikasi interpersonal terhadap prestasi belajar. Metode penelitian yang digunaka adalah survei dengan analisis korelasi dan regresi, yaitu menghubungkan antara data yang menunjukkan motivasi belajar dan kecakapan komunikasi interpersonal dengan data yang menunjukkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR ]]>
<![CDATA[FIKRI JAMAL]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.791 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2981
<![CDATA[Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk meregulasi pemanfaatannya.Wilayah pesisir terdapat berbagai ekosistem alami yang mempunyai fungsi masing-masing yang berlainan, yaitu misalnya hutan bakau, padang lamun, estuaria, delta, dan terumbu karang Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI ]]>
<![CDATA[IIN INDRIANI]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.204 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v2i1.2987
<![CDATA[Pembaharuan ketentuan hukum yang berlaku dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya dari segi ekonomi. Semakin tahun perekonomian semakin berkembang, perkembangan tersebut salah satunya ditentukan dari pertumbuhan investasi asing. Investasi lokal dan investasi asing menjadi suatu upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya yuridis upaya dalam mengatasi pengaruh perkembangan pembangunan nasional sebagai aspek pengubah hukum. Upaya yang dilakukan yakni disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perizanan usaha. Hal demikian diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional negara Indonesia.]]>
